Pekerja Sosial Tuban

masalah sosial – pekerjaan sosial – ilmu sosial

Potongan Pembayaran Bantuan PKH

Untuk menjawab pertanyaan mengenai potongan yang diberlakukan kepada penerima Program PKH, berikut ini disampaikan penjelasan yang dikutip dari Pedoman Umum PKH tahun 2009, sebagai berikut:
Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

  • Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50.000,-
  • Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
  • Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-
  • Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, untuk lebih jelasnya klik contoh kasus disini.

Berikut ini mengenai pelaksanaan Program PKH di Kabupaten Tuban Tahun 2011, selengkapnya untuk Realisasi Pembayaran Dana Bantuan PKH Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Tuban.

Jika ingin mengetahui Sosialisasi Program Keluarga Harapan Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Tuban dapat dilihat disini.

Sumber : UP PKH Kabupaten Tuban

Februari 26, 2012 Posted by | Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial | | Tinggalkan komentar

Latihan Keterampilan penyandang cacat

Latihan Keterampilan penyandang cacat. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun inipun  Dinas sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban menyelenggarakan latihan ketrampilan bagi penyandang cacat. Latihan tersebut diselenggarakan di Loka Bina Karya (LBK), sebuah bangunan warisan Departemen Sosial yang masih berfungsi sampai saat ini sebagai tempat pelatihan. Latihan tersebut diselenggarakan selama 20 hari, dimulai hari ini tanggal 10 Nopember 2011, diikuti oleh 30 penyandang cacat, terbagi ke dalam kelompok Latihan Menjahit dan Latihan Service Elektro.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk melatih kemandirian dan ketrampilan para penyandang cacat agar ketika nanti mendapat kesempatan belajar di kelas intensif sudah terbiasa berpisah dengan orang-orang yang merawatnya selama ini dan sudah memiliki bekal ketrampilan dasar, yang selanjutnya para penyandang cacat ini akan dikirim ke panti sosial Bina Daksa “Suryatama” Bangil, Pasuruan untuk mengikuti kelas intensif, sehingga ketika lulus mereka mampu mengoptimalkan potensi diri, mampu memotifasi diri dan mampu bersosialisasi dengan lingkungannya serta memiliki ketrampilan sebagai bekal hidup, lepas dari ketergantungan pada orang lain.

Penyandang Cacat berat

Perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini para penyandang cacat berat yaitu seseorang yang karena suatu sebab segala aktifitasnya sangat bergantung pada orang lain, di Kabupaten Tuban yang telah mendapatkan jaminan sosial sebesar Rp. 300.000,- perbulan, tahun ini mencapai 21 orang. Sedangkan data yang sudah masuk untuk diusulkan pada anggaran 2012 sebanyak 86 penyandang cacat, semoga berhasil demi meringankan sedikit beban mereka.

November 10, 2011 Posted by | Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial | | 3 Komentar

Pengolahan Data PMKS Bontang Dipuji

Samarinda (ANTARA) – Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial memuji sistem pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dinilai sudah cukup canggih karena mengombinasikan sistem informasi kesejahteraan sosial dan sistem informasi administrasi kependudukan.

“Bontang karena kreatifnya menyinergikan program sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), sehingga Bontang kini tercanggih di Indonesia dengan kepemilikan data PMKS dan PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial) berbasis SIKS dan SIAK,” kata Petugas Pusat Informasi Data Nasional (Pusdatin) Kementerian Sosial, Suwendi, di Samarinda, Jumat (21/10).

Namun, dia menyayangkan hal ini belum di-online- kan dan perlu penambahan s-stem terbaru. Padahal ketika sudah online dengan pembenahan seperlunya maka ketika ada anggota keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial telah meninggal maka data akan terhapus secara sistematis atau terjadi sinkronisasi otomatis.

Sementara ini secara nasional yang telah online data PMKS dan PSKS dengan memakai program SIKS murni, se-Indonesia baru tiga daerah yakni Bengkalis, Meranti, Tangerang. Di dalamnya ketika dibuka data dengan mengetik nama, alamat akan muncul mulai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan kepala keluarga.

“Jadi Pengembangan tercanggih baru di Kota Bontang yang sudah mengombanasikan SIKS dengan SIAK,” pujinya.

Bontang sebenarnya telah melakukan pendataan PMKS dan PSKS tahun 2008 lalu, dengan memperoleh data akhir PMKS dan PSKS. Tercatat PMKS anak cacat 108 jiwa, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan 1 jiwa, hampir miskin 5 KK, kategori miskin 5.302 KK, sangat miskin 66 KK, lanjut usia 750 jiwa, penyandang cacat 201 jiwa, penyandang cacat eks kronis 4 jiwa, wanita rawan sosial ekonomi 489 jiwa.

Hal ini terungkap saat berlangsung kegiatan pemantapan pengolahan data PMKS dan PSKS bagi petugas pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS se-Kalimantan Timur, berlangsung di Radja Hotel Samarinda.

Tampil sebagai narasumber dari Pusdatin Kemensos adalah Hilman dan Suwendi serta dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta Supartini.

Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS ke depan mengarah ke sistem infomasi berbasis teknologi dengan ditunjang penerapan elektronik kartu tanda penduduk.

“Terpenting sudah dilakukan pendataan dan pengolahan data PMKS dan PSKS disertai “update” dengan pengembang sistem sesuai kemajuan teknologi berbasis email, website, sistem informasi geografis, produk-produk buku yg dibuat secara digital dengan pemilahan data berbasis gender,” pungkas Suwendi.

Sumber:   yahoo.com

Oktober 22, 2011 Posted by | Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial | | Tinggalkan komentar

KUBE Pemberdayaan Fakir-Miskin

Meskipun sudah terlalu banyak informasi yang sama di berbagai media, rasanya aku juga perlu mengangkat tulisan mengenai KUBE yang diperkenalkan dan dijalankan oleh Departemen Sosial sejak tahun 1983-an dan telah memberi inspirasi berbagai pihak dalam usaha pemberdayaan warga miskin.

PENGERTIAN KUBE

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga / keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang/keluarga-keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin.

SASARAN

Penerima bantuan stimulant pemberdayaan adalah para Keluarga Binaan Sosial (KBS) yang tergabung dalam KUBE, namun kondisi usaha ekonomi produktifnya mengalami hambatan atau kegagalan dan memerlukan bantuan tambahan modal usaha.

MEKANISME KEGIATAN KUBE

Unsur Pokok KUBE

KUBE terdiri atas 10 orang (KK) fakir miskin yang telah terpilih melalui seleksi sebagai Keluarga Binaan  Sosial (KBS), adanya kemauan anggota KUBE untuk bekerja secara kelompok dan adanya kesamaan minat dari anggota untuk melaksanakan suatu jenis usaha     ( UEP / UKS ) melalui kegiatan kelompok.

Proses Pembentukan Kelompok

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dibentuk berdasarkan musyawarah bersama antar anggota ( hasil seleksi ) KBS Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Penentuan jenis kegiatan usaha kelompok dilaksanakan oleh anggota kelompok sesuai dengan potensi alam yang ada. Terhadap kelompok yang telah terbentuk diberikan latihan ketrampilan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilaksanakan. Pemberian bantuan sarana dan prasarana. Penentuan 10 KBS tersebut sebagai anggota Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ).

KEPENGURUSAN (KUBE)

Ketua

Dengan rincian tugas : Bertanggung jawab kepada rapat kelompok, memimpin dan bertanggung jawab atas kelangsungan   KUBE, memimpin seluruh kegiatan kelompok. membimbing dan mengawasi serta mengarahkan Sekretaris dan Bendaharawan Kelompok, membagi tugas atau menugasi anggota untuk melaksanakan sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok, mengambil keputusan sesuai dengan kebijaksanaan dan hasil musyawarah kelompok, berhubungan / konsultasi dengan para pembina, melaksanakan transaksi dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan usaha ekonomi produktif, pemeliharaan pembelian dan penjualan ternak sesuai dengan kesepakatan kelompok, memeriksa dan menutup buku kas serta memeriksa buku catatan administrasi lainnya dan melaporkan perkembangan KUBE secara berkala pada anggota dan pembina.

Sekretaris

Dengan rincian tugas : membantu ketua dalam melaksanakan administrasi kelompok, mewakili ketua apabila berhalangan, engundang rapat kelompok atas perintah ketua, mencatat hasil keputusan rapat kelompok, engumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota, menyusun laporan untuk rapat kelompok, mengisi buku-buku administrasi kelompok dan membantu ketua dalam memimpin kegiatan kelompok.

Bendahara

Dengan rincian tugas : mencatat penerimaan dan pengeluaran uang KUBE, menyimpan segala penerimaan / keuangan kelompok, membayar dan atau mengeluarkan uang untuk sesuatu keperluan yang telah disetujui oleh ketua, membuat buku catatan pembantu tentang usaha ekonomi produktif kelompok, melaporkan keadaan keuangan KUBE dalam rapat kelompok, musyawarah kelompok merupakan pengambil keputusan tertinggi, dalam hal antara lain : (Memilih dan menetapkan pengurus KUBE, menentukan pembagian kerja anggota kelompok, menentukan kebijaksanaan, langkah serta keputusan, bersama-sama dengan pengurus membuat rincian tugas pengurus dan anggota KUBE.

MEKANISME PENGEMBANGAN BANTUAN STIMULAN

Pengelolaan Usaha ( Contoh : Ternak Kambing )

Bantuan stimulan berupa ternak kambing yang diserahkan kepada masing-masing kelompok, merupakan hak milik kelompok, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab bersama. Beberapa pilihan cara pengelolaan bantuan dapat dilakukan ( sesuai kesepakatan kelompok ) antara lain :

  • Pengelolaan Bantuan Secara Kolektif, yaitu: bantuan ternak kambing yang diterima dikelola secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok dalam satu kandang dengan mengutamakan azas kebersamaan dengan cara mengadakan pembagian kerja secara adil dan merata. Di dalam kegiatan ini, tidak dibenarkan anggota  Keluarga Binaan Sosial ( KBS ) diperlakukan sebagai buruh.
  • Pengelolaan bantuan Secara Perorangan, yaitu: karena pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga bantuan stimulan  tidak dapat dikelola secara kolektif  ( misalnya tempat tinggal saling berjauhan, lahan kosong yang terbatas untuk membuat kandang yang besar, dan lain-lain). maka bantuan stimulan dapat dikelola secara perorangan dengan catatan bahwa kegiatan tersebut masih terkait dengan kepemilikan kelompok, sehingga kepada yang bersangkutan (pengelola) tetap dikenakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kelompok.

 Pengguliran

Setiap Kelompok Usaha Bersama  (KUBE) yang mendapatkan bantuan diwajibkan melaksanakan pengguliran kepada warga lain yang membutuhkan disekitarnya baik secara perorangan maupun secara kelompok ( KUBE lain yang telah atau akan dibentuk ) jumlah dan besarnya ternak yang digulirkan sesuai dengan bantuan stimulan yang diterima adapun waktu pelaksanaan pengguliran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota kelompok dengan persatuan Pembinaan KUBE.

Pembagian Hasil/Keuntungan

Pengelola bersama kelompok bertanggung jawab terhadap pembagian keuntungan atau kerugian yang diderita kelompok. Setiap keuntungan/kerugian wajib dilaporkan kepada seluruh anggota. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan kelompok atau didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab anggota. Sebaiknya pembagian keuntungan diatur sebagai berikut : Insentif bagi pengelola : 25 %, Dibagikan kepada anggota: 20 %, Pengguliran: 50 %, Untuk usaha kesejahteraan sosial (UKS): 5 %.

Pengumpulan dana IKS (Iuran Kesetiakawanan Sosial)

Setelah melaksanakan kewajiban menggulirkan, dari ternak yang dipelihara oleh KUBE maka anggota KUBE wajib menyisihkan sebagain keuntungan yang diperolehnya untuk tabungan kelompok atau Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS). Besarnya nilai IKS dan kapan mulai mengumpulkannya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok dengan mempertimbangkan kondisi dan hasil usaha serta rasa kesetiakawanan sosial seluruh anggota kelompok. Dana IKS yang terkumpul dapat dipergunakan untuk : (Apabila sangat diperlukan sebagai penambahan modal usaha ekonomi produktif atau untuk penganekaragaman usaha, sebagai modal kegiatan Jaminan Kesetiakawanan Sosial (Jamkesos).

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

KUBE Penumbuhan

KUBE awal yang baru dibentuk

KUBE Pengembangan (BLPS)

KUBE yang telah berhasil baik dalam pengelolaan Usaha Ekonomis Produktif (UEP), adminstrasi maupun kegiatan kelompok yang telah berjalan minimal 2 tahun.

KUBE MANDIRI Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

KUBE lanjutan dari Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang dikembangkan melalui kegiatan Lembaga Keuangan Mikro.

Agustus 25, 2011 Posted by | Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial | | 4 Komentar

Advokasi dalam pekerjaan sosial

Advokasi yang sudah lazim kita pahami selama ini adalah merujuk dari bahasa Belanda advocaat, advocateur berarti pengacara hukum, pembela. Dalam bahasa Inggris, advocate tidak hanya berarti membela (to defend) tetapi juga berarti memajukan atau mengemukakan (to promote) dengan kata lain juga berarti berusaha menciptakan (to create) sesuatu yang baru, yang belum ada. (The Heritage Dictionary of Current English, Oxford, 1958) Dengan kata lain juga berarti melakukan perubahan (to change) secara terorganisir dan sistematis. (Richard Holloway, Establishing and Running An Advocacy NGO: A Handbook, PACT, Lusaka, 1999)

Tujuan Dan Sasaran Advokasi

Tujuan dan sasaran advokasi  adalah terjadinya perubahan kebijakan publik (isi hukum, tata laksana hukum, budaya hukum).

  1. Isi hukum (content of law), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan publik yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah.
  2. Tata laksana hukum (structure of law), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari sistem hukum yang berlaku.
  3. Budaya hukum (culture of law), yakni persepsi, pemahaman, sikap pemerintah, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek hukum di atas (isi dan tata laksana hukum). Dalam pengertian ini juga mencakup bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, response)) masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum tersebut.

Advokasi hanyalah salah satu dari perangkat dan sekaligus proses-proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat untuk mengawasi dan melindungi  kepentingan bagi mereka setidaknya untuk mendapatkan pelayanan minimal dan dalam kaitannya dengan kebijakan publik (public policy) . Advokasi disini adalah dilandaskan pada asumsi perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dan menyeluruh dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan bertahap maju dan semakin membaik (gradual and incremental changes) dalam berbagai kebijakan publik (sebagai suatu sistem pembuatan, pelaksanaan dan pengendalian keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas).

Dengan kata lain advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

Pekerjaan advokasi adalah proses yang sangat dinamis mengikuti ritme dan gerak perubahan yang terjadi setiap saat sepanjang masa prosesnya. Suatu rancangan strategi yang telah disiapkan secermat apapun bisa berubah di tengah jalan, karena perubahan-perubahan situasi dan kondisi menghendakinya. Karena itu pemantauan terus menerus terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan.

Berikut ini empat unsur pokok untuk pemantauan dan evaluasi proses, hasil dan dampak/manfaat dari kegiatan advokasi, yaitu:

  1. Sasaran hasil (objectives), yaitu suatu keadaan tertentu yang ingin dicapai setelah dilaksanakan suatu program,
  2. Indikator, yaitu beberapa petunjuk tertentu yang akan meyakinkan apakah sasaran hasil itu memang sudah atau belum tercapai?
  3. Pengujian (verification), yaitu cara untuk memperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut memang ada atau tidak,
  4. Asumsi, yaitu suatu keadaan tertentu yang menjadi prasyarat terlaksananya kegiatan yang direncanakan, sehingga indikator-indikator itu bisa terwujud dan sasaran hasil bisa tercapai.

Juli 24, 2011 Posted by | Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial | | Tinggalkan komentar

Realisasi Pembayaran Dana PKH Tahap Ke-2

Pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan Tahap ke 2 di kabupaten Tuban telah dilaksanakan dan telah dilaporkan tertanggal 20 Agustus 2010 lalu. Dari 11 kecamatan yang menerima bantuan terdapat 12.014 RTSM, nominal dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.315.500.000,00 sedangkan realisasinya hanya 11.989 RTSM dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.309.250.000.00. Dengan demikian terdapat sisa 25 RTSM dengan nominal dananya adalah Rp. 6.250.000,00 atau terealisasi 99,81%.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Kecamatan Kenduruan

Alokasi Pembayaran Jumlah : 351 RTSM = Rp. 91.300.000.00

Realisasi Jumlah : 351 RTSM = Rp. 91.300.000.00

Sisa Jumlah : 0 RTSM = Rp. 0 (realisasi 100%)

Kecamatan Bangilan

Alokasi Pembayaran Jumlah : 1.431 RTSM = Rp. 419.650.000.00

Realisasi Jumlah : 1.427 RTSM = Rp. 418.450.000.00

Sisa Jumlah : 4 RTSM = Rp. 1.200.000.00 (realisasi 99,71%)

Kecamatan Singgahan

Alokasi Pembayaran Jumlah : 731 RTSM = Rp. 195.750.000.00

Realisasi Jumlah : 731 RTSM = Rp. 195.750.000.00

Sisa Jumlah : 0 RTSM = Rp. 0 (realisasi 100%)

Kecamatan Parengan

Alokasi Pembayaran Jumlah : 967 RTSM = Rp. 248.550.000.00

Realisasi Jumlah : 960 RTSM = Rp. 247.350.000.00

Sisa Jumlah : 7 RTSM = Rp. 1.200.000.00 (realisasi 99,52%)

Kecamatan Rengel

Alokasi Pembayaran Jumlah : 1.419 RTSM = Rp. 389.450.000.00

Realisasi Jumlah : 1.418 RTSM = Rp. 398.000.000.00

Sisa Jumlah : 1 RTSM = Rp. 450.000.00 (realisasi 99,89%)

Kecamatan Jenu

Alokasi Pembayaran Jumlah : 1.239 RTSM = Rp. 340.850.000.00

Realisasi Jumlah : 1.237 RTSM = Rp. 340.500.000.00

Sisa Jumlah : 2 RTSM = Rp. 350.000.00 (realisasi 99,90%)

Kecamataan Tambakboyo

Alokasi Pembayaran

Jumlah : 842 RTSM = Rp. 226.250.000.00

Realisasi Jumlah : 840 RTSM = Rp. 225.850.000.00

Sisa Jumlah : 2 RTSM = Rp. 400.000.00 (realisasi 99,82%)

Kecamatan Grabagan

Alokasi Pembayaran Jumlah : 1.446 RTSM = Rp. 364.150.000.00

Realisasi Jumlah : 1.446 RTSM = Rp. 364.150.000.00

Sisa Jumlah : 0 RTSM = Rp. 0 (realisasi 100%)

Kecamatan Widang

Alokasi Pembayaran Jumlah : 1.626 RTSM = Rp. 480.600.000.00

Realisasi Jumlah : 1.620 RTSM = Rp. 478.800.000.00

Sisa Jumlah : 6 RTSM = Rp. 1.800.000.00 (realisasi 99,63%)

Kecamatan Tuban

Alokasi Pembayaran Jumlah : 1.197 RTSM = Rp. 339.950.000.00

Realisasi Jumlah : 1.197 RTSM = Rp. 339.950.000.00

Sisa Jumlah : 0 RTSM = Rp. 0 (realisasi 100%)

Kecamatan Jatirogo

Alokasi Pembayaran Jumlah : 765 RTSM = Rp. 210.000.000.00

Realisasi Jumlah : 762 RTSM = Rp. 209.150.000.00

Sisa Jumlah : 3 RTSM = Rp. 850.000.00 (realisasi 99,60%)

Sumber: DINSOSNAKERDUK Kabupaten Tuban

September 8, 2010 Posted by | Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial | | 2 Komentar

Kegiatan Karang Taruna di Kabupaten Tuban

Kecenderungan bahwa tidak semua anak dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin akibat dari ketidakberdayaan secara ekonomi maupun akibat dari cara pandang yang keliru dari orang tua maupun anak itu sendiri mengenai arti pentingnya pendidikan, telah menyebabkan terjadinya pengangguran. Mungkin juga ada alasan yang lebih kuat dari itu yang dipakai dasar membenarkaan mengapa anak-anak yang semestinya masih sekolah tetapi menganggur, yang jelas pengangguran itu terjadi, kalau tidak bisa dikatakan banyak pengangguran. Yang jelas dengan adanya pengangguran telah dipakai alasan sebagai penyebab terjadinya penggunaan, pengedaraan Narkoba, konsumsi minuman keras, kriminalitas, tindak kekerasan serta berbagai permasalahan sosial generasi muda lainnya, yang telah diklaim sebagai masalah yang komplek yang mengancam masa depan generasi muda pada khususnya dan masa depan bangsa pada umumnya.

Agar supaya generasi muda ini dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat yang trampil dan aktif berpartisipasi secara produktif maka pengangguran harus ditangani. Siapapun orangnya baik secara perorangan maupun kelompok mempunyai tanggung jawab agar generasi muda tidak menjadi pengangguran. Bagi yang memiliki kemampuan finansial bisa mendirikan tempat-tempat kegiatan, pelatihan ketrampilan/kejuruan atau membiayai mereka untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Bagi yang tidak memiliki kemampuan finansial, dapat melakukannya dengan memberikan/mencarikan informasi baik kepada anak atau kepada orang tuanya, juga dapat menginformasikan kepada pihak yang melaksanakan kegiatan, lembaga pelatihan bahwa generasi muda di lingkungannya membutuhkan kegiatan, latihan ketrampilan/kejuruan.  Dengan tujuan bahwa generasi muda ini harus memiliki kegiatan positif  dan juga memiliki bekal ketrampilan yang cukup, yang pada akhirnya generasi muda memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Di dalam prinsip-prinsip pekerjaan sosial di kenal dengan istilah ”membantu individu, kelompok maupun masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri”.

Sebagai perwujudan dari bentuk perhatian kepada generasi muda yang kebetulan tidak memiliki/minim kegiatan, maka pada tanggal 7 Juni 2010 sebagai kelanjutan dari gelombang pertama yang akan selesai pada akhir bulan Juni ini, maka Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban bekerja sama dengan UPT PSRT Bojonegoro dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah mengadakan seleksi bagi Calon Siswa UPT PSRT Bojonegoro, Tempat di Aula Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban dengan sasaran remaja anggota Karang Taruna yang diakibatkan oleh :

  • Masalah sosial ekonomi;
  • Pengangguran;
  • Tidak memiliki ketrampilan;
  • Tingkat pendidikan rendah;

Persataratan untuk menjadi calon siswa adalah :

  • Usia 15 s/d 21 tahun;
  • Belum menikah;
  • Pendidikan minimal SLTP;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Berniat sungguh-sungguh mengikuti bimbingan;
  • Bersedia di asramakan dan mentaati tata tertib;
  • Berkelakuan baik.

Jangka waktu Bimbingan dan Latihan Ketrampilan adalah 6 bulan, biaya ditanggung Pemerintah. Adapun nama-nama yang mengikuti seleksi calon siswa PSRT adalah:

NO. NAMA ALAMAT
1. Agus Sumito Ds. Losari Kec. Soko
2. Subkan Ds. Losarai Kec. Soko
3. Achmad Taufik Ds. Cepokorejo Kec. Palang
4. Mohammad Asrori Ds. Sugiharjo Kec. Tuban
5. Asri Handayani Ds. Kebonagung Kec. Rengel
6. M. Rusydi Fadlli Ds. Sumberagung Kec. Plumpang
7. M. Nuruddin A. Ds. Rengel Kec. Rengel
8. M. Amrul Mugids Ds. Rengel Kec. Rengel
9. M. Arif Febrianto Ds. Sokosari Kec. Soko
10. Suliswanto Ds. Sokosari Kec. Soko
11. Aliv Alvian Ds. Sokosari Kec.Soko
12. Muoedi Muzakka Ds. Sendang Kec. Senori
13. Juni Arif Fauzan Ds. Kenongosari Kec. Soko
14. Achmad Musta’in Ds. Sumurgung Kec. Tuban
15. Mochammad Jito Ds. Sumurgung Kec. Tuban
16. Joko Kuncoro Kel. Gedongombo Kec. Semanding
17. M. Samsul Andik Kel. Gedongombo Kec. Semanding

Juni 17, 2010 Posted by | Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial | | Tinggalkan komentar

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tuban

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan system Jaminan Sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah mulai tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yaang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang mewajibkan RTSM memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Dari sisi kebijakan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin.

Tujuan Umum

Tujuan umum dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Tujuan Khusus

  • Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
  • Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
  • Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak dibawah umur 6 tahun RTSM;
  • Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan RTSM.

Ketentuan Penerima Bantuan

  • Penerima bantuan PKH adalah RTSM terpilih sebagai peserta PKH yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0 – 15 tahun dan ibu hamil, ibu nifas.
  • Agar penggunaan bantuan dapat lebih efektif diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dan bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (bisa nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan).
  • Kartu kepesertaan PKH mencantumkan nama ibu/wanita yang mengurus anak.

Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu dengan mengisi formulir pengecualian di Unit Pelaksana  Program Keluarga Harapan (UPPKH) kecamatan yang harus diverifikasi oleh Ketua RT setempat dan pendamping PKH.

Kewajiban Penerima PKH Berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan

  • RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0 – 1 tahun dan ibu hamil/nifas.
  • Apabila anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan.
  • Peserta PKH dengan anak usia 0 – 6 tahun dan atau ibu hamil akan menerima bantuan uang tunai dan anggota keluarga RTSM diwajibkan mengikuti persyaratan seluruh protokol pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Rincian Protokol pelayanan kesehatan dan rincian besarnya uang tunai adalah sebagai berikut :

Anak usia 0 – 6 tahun, yaitu:

  • Anak usia 0 – 11 bulan harus mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan;
  • Anak usia 6 – 11 bulan harus mendapatkan Vitamin A, minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahunnya yaitu bulan Pebruari dan Agustus;
  • Anak usia 12 – 59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan;
  • Anak usia 5 – 6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuhkembangnya dan atau mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

Ibu hamil dan ibu nifas

  • Ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali dan mendapat suplemen tablet Fe;
  • Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan;
  • Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatannya minimal 2 (dua) kali sebelum bayi berusia 28 hari.

Kewajiban Penerima PKH Berkaitan dengan Pelayanan Pendidikan

  • RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6 – 15 tahun;
  • Peserta PKH diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTs (termasuk SMP/MTs Terbuka) dan mengikuti kehadiran di klas minimal 85 % dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung;
  • Jika dalam RTSM terdapat anak antara usia 15 – 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka RTSM tersebut dapat menjadi peserta PKH apabila anak tersebut didaftarkan di sekolah terdekat atau mengambil pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, atau Pesantren Salafiyah) yang menyelenggarakan program wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun) dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
  • Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja anak, maka sekolah terdekat atau fasilitas-fasilitas belajar dan fasilitas-fasilitas sosial memfasilitasi program remedial untuk mempersiapkannya mengikuti pelajaaran;
  • Apabila anak dengan usia 15 – 18 tahun masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di fasilitas terdekat;
  • Apabila dalam RTSM peserta Program PKH terdapat ibu hamil/nifas dan atau anak dengan usia kurang dari 15 tahun (antara 15 – 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) tetap dapat menerima uang tunai sesuai ketentuan yang berlaku dengan memenuhi kewajiban terkait dengan kesehatan dan pendidikan.

Besaran bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH mengikuti sekenario bantuan yang disajikan pada tabel berikut ini:

Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per tahun (Rp.)
Bantuan Tetap 200.000,-
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:
Anak usia di bawah 6 tahun 800.000,-
Ibu hamil/menyusui 800.000,-
Anak usia SD/MI 400.000,-
Anak Usia SMP/MTs 800.000,-
Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000,-
Bantuan minimal per RTSM 600.000,-
Bantuan maksimal per RTSM 2.200.000,-

Variasi komposisi Anggota keluarga dan Jumlah Bantuan

Contoh Komposisi Anggota RTSM

Jumlah bantuan maksimum per tahun (Rp.)

Jumlah bantuan maksimum per triwulan (Rp.)

Contoh 1 1 anak atau lebih usia 0 – 6 tahun 1.000.000,- 250.000,-
Contoh 2 1 anak atau lebih usia 0 – 6 tahun dan ibu hamil 1.000.000,- 250.000,-
Contoh 3 Ibu hamil tanpa anak 1.000.000,- 250.000,-
Contoh 4 1 anak SLTP dan 2 anak SD usia 6 – 15 tahun dan terdaftar di sekolah 1.800.000,- 450.000,-
Contoh 5 Anak usia 0 – 6 tahun dan 3 anak SD 2.200.000,- 550.000,-
Contoh 6 Anak usia 0 – 6 tahun dan 1 anak SD dan 1 anak SMP 2.200.000,- 550.000,-
Contoh 7 Anak usia 0 – 6 tahun, 2 anak SMP, atau 1anak SMP dan lebih dari 4 anak SD; atau anak usia 0 – 6 tahun dan 2 anak SD dan 1 anak SMP; atau kombinasi lain yang melebihi batas maksimum bantuan 2.200.000,- 550.000,-

Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

  • Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmennya dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50.000,-
  • Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmennya dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar RP. 100.000,-
  • Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung-renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH.

Berikut ini adalah rincian realisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tuban tahun 2010. Tersebar di 11 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada yaitu : Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Parengan, Kecamatan Rengel, Kecamatan Grabagan dan Kecamatan Widang.   :

Pencairan Dana Bantuan PKH Tahap I (triwulan I)
Alokasi Realisasi
Sasaran (KK) Jumlah Dana (Rp.) Sasaran (KK) Jumlah Dana (Rp.)
12.052 3.412.300.000,- 12.025 3.405.550.000,-

Juni 14, 2010 Posted by | Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial | | 8 Komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.